Penulis: Wahyu Bahrul Alam
Di era digital yang serba cepat, setiap orang kini memiliki ruang untuk berbicara. Media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tetapi juga sarana menyampaikan kritik, opini, hingga aspirasi publik. Namun, di balik kebebasan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah benar masyarakat bebas berekspresi di ruang digital, atau justru berada dalam bayang-bayang ancaman hukum?
Secara konstitusional, kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak, tetapi juga bagian dari prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, negara juga menetapkan batasan melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini hadir untuk mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pencemaran nama baik. Di sinilah dilema mulai muncul: antara perlindungan terhadap ketertiban dan potensi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi, sering disebut sebagai “pasal karet” karena sifatnya yang multitafsir.
Istilah “pasal karet” bukan tanpa alasan. Rumusan norma yang tidak jelas dan cenderung luas membuka ruang interpretasi yang beragam. Akibatnya, batas antara kritik yang sah dengan pelanggaran hukum menjadi sangat tipis. Dalam banyak kasus, ekspresi yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat justru berujung pada proses hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya problem serius dalam konstruksi norma dan implementasinya.
Lebih problematis lagi, pasal-pasal tersebut tidak jarang digunakan sebagai alat untuk merespons kritik, bahkan dalam konteks yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap kekuasaan. Ketika hukum digunakan untuk membatasi kritik, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan menjadi dipertanyakan. Dalam perspektif ini, hukum tidak lagi netral, melainkan berpotensi menjadi alat kekuasaan.
Dampak dari kondisi ini adalah munculnya fenomena chilling effect, di mana masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Ketakutan terhadap kemungkinan dipidana membuat ruang diskusi publik menjadi sempit. Padahal, dalam negara demokratis, kebebasan berekspresi merupakan fondasi utama bagi terciptanya partisipasi publik dan akuntabilitas.
Sejumlah kasus menunjukkan bahwa ekspresi di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum. Unggahan yang dianggap mengandung kritik, satire, atau opini pribadi tidak jarang diproses sebagai pelanggaran hukum, terutama terkait pasal pencemaran nama baik. Dalam situasi ini, batas antara kritik yang sah dan pelanggaran hukum menjadi kabur. Akibatnya, masyarakat sering kali berada dalam posisi dilematis—ingin menyuarakan pendapat, tetapi khawatir akan risiko hukum yang mungkin timbul.
Fenomena ini kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu kondisi di mana seseorang memilih untuk membatasi dirinya dalam berekspresi karena takut terkena sanksi hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat kebebasan berpendapat dan mengurangi kualitas demokrasi. Padahal, kritik dan perbedaan pendapat merupakan elemen penting dalam kehidupan demokratis.
Di sisi lain, keberadaan regulasi seperti UU ITE juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Tanpa aturan, ruang digital berpotensi menjadi tempat yang tidak terkendali, penuh dengan informasi palsu, ujaran kebencian, dan serangan terhadap individu atau kelompok. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Dalam perspektif hukum, kunci dari penyelesaian dilema ini terletak pada penafsiran dan implementasi yang proporsional. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Kritik yang bersifat konstruktif seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, bukan justru dikriminalisasi.
Lebih jauh, diperlukan literasi digital yang memadai di kalangan masyarakat. Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami haknya, tetapi juga batasannya.
Pada akhirnya, dilema kebebasan berekspresi dalam hukum siber Indonesia bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial dan budaya. Negara, penegak hukum, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Kebebasan berekspresi tetap harus dijaga, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan ketertiban. Di titik inilah keseimbangan menjadi kunci—agar kebebasan tidak berubah menjadi pelanggaran, dan hukum tidak menjadi alat pembatas yang berlebihan.
REFERENSI
Indriasari, Devi Tri. “Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” Masyarakat Indonesia Vol. 49, No. 2 (2023): 243–256.
Ramadhani, Fariza. “Dinamika UU ITE sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1, No. 1 (2023): 89–97.
Ayu, Raudhina Oktia. “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi.” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3, No. 4 (2024).
Azmi, M. Rizqi, dkk. “Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.” Jurnal Hukum Das Sollen Vol. 11, No. 2 (2023).
Nur, Zariah, dan Mahzaniar. “Implementasi UU ITE Ditinjau Berdasarkan KUHP terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial.” Jurnal Smart Hukum Vol. 1, No. 1 (2022): 223–228.
Nasution, Miranda Lufti, dan Nabil Abduh Aqil. “UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet.” Recht Studiosum Law Review Vol. 1, No. 1 (2021).
