PKBH UIN SSC Hadiri Verifikasi Dokumen dan Monev Posbakum Triwulan IV di PA Cirebon
Cirebon — Rabu, 31 Desember 2025 | 10.00 WIB
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menghadiri kegiatan verifikasi dokumen penyedia jasa pengelolaan Posbakum sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) Posbakum Triwulan IV yang dilaksanakan di Pengadilan Agama (PA) Cirebon.
Dari pihak PA Cirebon, kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua PA Cirebon, Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.; Hawasbid Posbakum sekaligus Humas, Resa Wilianti, S.H., M.H.; Panitera PA Cirebon, Mohammad Ramdani, S.H.; Sekretaris PA Cirebon, Marwan Hasbialloh, S.H.I., M.H.; serta Pejabat PPK/Panmud Permohonan, Mukholik, S.Sy.
Adapun dari pihak PKBH UIN SSC, kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PKBH, Ahmad Ibrizul Izzi, M.H., bersama petugas Posbakum PKBH yang bertugas di PA Cirebon, yaitu Baitul Izzah, S.H. dan Dean Alfaris, S.H. Sementara itu, Ketua PKBH, H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H., pada saat yang bersamaan tengah mendampingi tim Posbakum mengikuti uji kompetensi di PA Kuningan.
Dalam sambutannya, Sekjend Ahmad Ibrizul Izzi, M.H., menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa forum monev merupakan sarana strategis untuk memperkuat tata kelola layanan Posbakum. “Kegiatan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi bagi kami. PKBH UIN SSC berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga integritas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.
Secara umum, PA Cirebon menilai bahwa kinerja Posbakum PKBH UIN SSC selama tahun berjalan telah berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek teknis yang direkomendasikan untuk terus ditingkatkan agar kualitas layanan semakin optimal dan selaras dengan standar pelayanan di lingkungan peradilan agama.
PKBH UIN SSC menyambut baik hasil evaluasi tersebut sebagai wujud sinergi bersama PA Cirebon untuk terus meningkatkan profesionalitas, kualitas layanan, dan integritas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
