Oleh: Siti Aisyah Zulfa -Relawan PKBH
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berbicara tentang apakah seseorang itu benar-benar
layak dihukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana ini jadi tidak cukup hanya
membuktikan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Secara tidak
langsung harus dilihat juga dari kondisi batin dan kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan
tersebut. Apakah ia tahu dan memahami akibat dari tindakannya, serta apakah ia melakukannya
dengan sengaja atau karena kelalaian.
Konsep kesalahan (schuld) sangat penting dan harus di perhatikan kesalahan menjadi dasar
utama untuk menjatuhkan pidana. Seseorang dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan
dengan kesengajaan (dolus), misalnya memang berniat melakukan kejahatan, atau karena kelalaian
(culpa) yaitu kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Tanpa
adanya kesalahan, maka pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipidana.
Prinsip geen straf zonder schuld atau yang artinya (tidak ada pidana tanpa kesalahan)
menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatannya saja, tetapi juga pada
pelakunya. Artinya, hukum melihat manusia sebagai subjek yang memiliki akal dan kehendak,
sehingga hanya orang yang benar-benar memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab
yang dapat dijatuhi pidana. Contohnya, orang yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam
kondisi tertentu sehingga tidak mampu memahami perbuatannya, bisa jadi tidak dapat dipidana.
Begitu juga dengan keadaan-keadaan tertentu seperti pembelaan terpaksa (noodweer) atau keadaan
darurat, yang bisa menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban
pidana bukan hanya soal “siapa yang melakukan”, tetapi juga “bagaimana dan dalam kondisi apa
perbuatan itu dilakukan”. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata
menghukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara lebih manusiawi, dengan melihat
aspek kesalahan, niat, serta kondisi pelaku secara menyeluruh.
Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
1. Perbuatan pidana artinya memang benar ada tindakan yang melanggar hukum. Perbuatan
ini tidak selalu harus berupa tindakan aktif seperti mencuri atau memukul, tetapi bisa juga
berupa sikap diam atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
2. Kesalahan artinya bahwa ini yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Dalam hukum
pidana, kesalahan ini biasanya terbagi dua. Pertama dibuat atas kesengajaan (dolus), yaitu
ketika pelaku memang tahu dan menghendaki perbuatannya. Contohnya, seseorang yang
dengan sadar merencanakan pencurian. Yang kedua, kelalaian (culpa), yaitu ketika pelaku
tidak berniat jahat, tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh, akhirnya menimbulkan
akibat yang dilarang, seperti kecelakaan karena lalai saat berkendara.
3. kemampuan untuk bertanggung jawab maksudnya, orang tersebut berada dalam kondisi
normal secara mental dan mampu memahami apa yang ia lakukan. Ketika seseorang
tersebut itu mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi yang membuatnya
tidak sadar dengan tindakannya, maka hukuman pertanggungjawaban pidananya bisa gugur
atau setidaknya dipertimbangkan secara khusus.
4. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar ini penting, karena ada situasi di mana suatu
perbuatan yang secara umum dianggap melanggar hukum justru tidak bisa dipidana.
Contohnya dalam keadaan pembelaan terpaksa, seseorang melakukan tindakan untuk
melindungi diri dari serangan. Atau dalam keadaan darurat,
Penerapan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia
Pertanggungjawaban pidana itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui rangkaian proses hukum
yang cukup panjang. Dimulai dari penyelidikan, lalu penyidikan oleh kepolisian, kemudian
dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa, sampai akhirnya diputus oleh hakim di pengadilan.
Pada tahap inilah peran hakim jadi sangat penting, karena hakim yang menentukan apakah semua
unsur pertanggungjawaban pidana benar-benar terpenuhi atau tidak. Hakim tidak hanya melihat
“apa yang terjadi”, tetapi juga menilai bagaimana peristiwa itu terjadi, apa niat pelakunya, dan apakah ada alasan yang bisa menghapus kesalahan.
Salah satu kendala yang sering muncul dalam kenyataannya, proses ini tidak selalu berjalan
mulus adalah karena perbedaan penafsiran hukum antar aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan
hakim bisa saja punya sudut pandang yang berbeda terhadap satu kasus yang sama. Akibatnya,
proses penanganan perkara bisa menjadi tidak konsisten. Pembuktian lainnya seperti unsur
kesalahan juga sering jadi tantangan tersendiri.
Faktor eksternal juga kadang menjadi pengaruhi tekanan dari publik, opini media, atau bahkan
kepentingan tertentu bisa saja secara tidak langsung memengaruhi jalannya proses hukum. Ini tentu
menjadi tantangan besar, karena idealnya penegakan hukum harus tetap objektif dan tidak
dipengaruhi hal-hal di luar hukum itu sendiri. Keika kita bicara soal perkembangan kejahatan
modern, seperti kejahatan siber. Kasus-kasus seperti ini seringkali lebih rumit, karena melibatkan
teknologi, jejak digital, dan bahkan pelaku yang berada di luar negeri. Menentukan siapa yang
bertanggung jawab dan bagaimana cara menjeratnya dengan hukum pidana menjadi jauh lebih
kompleks dibandingkan kejahatan konvensional karena itu, bisa dibilang bahwa
pertanggungjawaban pidana di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.
Penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami aturan yang ada, tetapi juga mampu
beradaptasi dengan tantangan baru agar keadilan tetap bisa ditegakkan secara tepat dan
proporsional.
Tantangan berikutnya adalah menentukan batas kesalahan, terutama dalam kejahatan modern.
Dalam kasus yang melibatkan korporasi atau teknologi, seringkali sulit menentukan siapa yang
benar-benar “bersalah”. Apakah direksi, karyawan, atau sistem yang digunakan? Atau justru
memang semuanya punya andil? Maka disinilah hukum harus benar-benar cermat dalam menilai
peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, ada juga tantangan untuk menjaga keseimbangan
antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum penting supaya aturan jelas dan bisa
diterapkan secara konsisten. Tapi di sisi lain, keadilan juga harus diperhatikan, karena setiap kasus
punya kondisi yang berbeda-beda.
Kesimpulan
Pembahasan yang telah di bahas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana
itu merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang tidak hanya menitik beratkan pada
perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada kondisi batin, niat, serta kemampuan pelaku dalam
mempertanggungjawabkan tindakannya. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti
melakukan perbuatan pidana, memiliki kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun
kelalaian, berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau
pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut. Prinsip geen straf zonder schuld
menegaskan bahwa tanpa adanya kesalahan, pemidanaan tidak dapat dilakukan. Secara nyata dalam
penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui proses hukum yang bertahap dan
melibatkan berbagai aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah
kendala, seperti perbedaan penafsiran hukum, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan, serta
adanya pengaruh faktor eksternal.
